Hetifah Sjaifudian usai ditetapkan menjadi Ketua Komisi X DPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Kresno/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Hetifah Sjaifudian telah resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi X DPR RI periode 2024-2029. Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengaku optimistis bahwa Komisi X di periode ini akan solid  dan menjadi mitra dari pemerintah untuk mencapai target SDM yang unggul.

“Seperti yang dicita-citakan dalam pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih nanti,” ujar Hetifah kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ditanya Parlementaria terkait kesejahteraan tenaga pendidik maupun nasib sekolah saat ini, Hetifah mengungkapkan bahwa selama ini Komisi X DPR RI telah melakukan satu proses pembahasan yang panjang mengenai itu.

“Karena ini adalah mungkin awal dari satu pemerintahan yang baru, kami sudah menekankan kepada pemerintahan sebelumnya bahwa apa yang diprogramkan di dalam Program Kerja 2025 dan seterusnya juga harus memperhitungkan apa yang menjadi visi dan misi dari pemerintahan baru,” jelasnya.

Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI siap untuk menjadi mitra bagi pemerintah, namun juga tetap selalu kritis sebagaimana fungsinya yakni pengawasan. Dirinya berharap, di dalam masa-masa rapat berikutnya, raker-raker perdana dengan para menteri dan juga kepala-kepala badan itu bisa berjalan lancar.

“Kita bisa mendapatkan satu kesamaan ritme di dalam mewujudkan berbagai hal yang memang sudah direncanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” lanjut Hetifah.

Selain itu, dirinya juga berharap apa yang sudah baik di masa-masa pemerintahan yang lalu agar dapat terus dilanjutkan dan kekurangannya dapat diperbaiki. Terlebih, sebagian Anggota Komisi X DPR RI periode ini merupakan anggota yang pernah berkecimpung di komisi yang sama.

“Tentu saja kami merasa sangat terbuka ya untuk menerima berbagai masukan-masukan dan juga tetap akan mendukung agar segala proses berjalan dengan lancar, aturan-aturan yang mungkin masih belum ada kita bisa usulkan sebagai undang-undang prioritas ke depannya atau jika ada aturan yang ada tapi belum dilaksanakan dengan baik tentu fungsi pengawasan akan kita perlukan,” tutup Hetifah. (hal/rdn)